Perizinan PIRT (Bagian 3)

Halo semuanya! Kembali lagi dalam postingan yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengajuan izin PIRT.

Sebelumnya kita sudah mengetahui syarat untuk mengajukan perizinan PIRT, kemudian kita juga sudah mengetahui apa itu PKP dan cara untuk mengikuti PKP. Kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai syarat-syarat lain untuk mengajukan perizinan tersebut.

Seperti yang sudah kita ketahui, banyak persyaratan berkas yang perlu dilengkapi untuk mengajukan izin PIRT di daerah Kabupaten Tangerang. Bagi yang masih belum tahu, dapat melihatnya di postingan kami sebelumnya.

Klik disini untuk melihat Perizinan PIRT (Bagian 1)

Saya akan membahas persyaratan berkas lainnya yang mungkin cukup membingungkan untuk kita sebagai masyarakat umum. Mengapa saya dapat mengatakan ada syarat yang membingungkan? Karena to be honest, saya sendiri juga merasakan kesulitan itu saat mempersiapkan berkas-berkas persyaratan tersebut.

Salah satu persyaratan yang ada yaitu surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak. Dalam kasus kelompok Lili, dikarenakan kami menggunakan rumah yang statusnya sewa, maka kami melampirkan fotokopi surat perjanjian sewa. Kemudian, berkaitan dengan berkas akte hak milik/sewa/kontrak, persyaratan selanjutnya adalah fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Mungkin bagi produsen yang menggunakan rumah milik sendiri persyaratan ini bukanlah hal yang menyulitkan. Tapi bagi produsen yang menggunakan rumah sewa, hal ini dapat menghambat dan menyulitkan. Seperti kasus yang kami alami, pemilik rumah yang mengontrakkan rumah kepada penanggungjawab kelompok kami tidak bersedia untuk memberikan fotokopi dari IMB rumahnya.

Apabila para pembaca juga mengalami kasus yang sama dengan kelompok kami, jangan khawatir! Hal yang perlu Anda lakukan adalah melampirkan surat lain yang menyatakan status kepemilikan rumah atau tanah tersebut atas nama pemilik rumah yang namanya juga tercantum dalam surat perjanjian sewa, contohnya surat tanah.

Persyaratan lain yang mungkin juga dapat membingungkan saat melengkapi berkas-berkas persyaratan ini adalah data perusahaan makanan IRT, data produk makanan, dan surat pernyataan akan membuat label yang memenuhi syarat. Tidak perlu khawatir, berkas ini merupakan berkas yang terlampir dalam formulir pengajuan izin PIRT yang diberikan oleh petugas dari BPMPTSP, jadi pastikan Anda mengisi formulir ini. Formulir ini dapat diambil dan dibawa pulang untuk diisi bersamaan dengan proses pelengkapan berkas lainnya maupun diisi bersamaan saat penyerahan seluruh berkas lainnya.

Setelah itu, ada persyaratan untuk melampirkan hasil uji laboratorium produk makanan. Berkas hasil uji laboratorium produk makanan ini bisa didapatkan dari Laboratorium Dinas Kesehatan. Jadi produsen perlu memasukkan sampel produknya ke Dinas Kesehatan dan minta dilakukan pengujian sesuai yang diminta dalam persyaratan pengajuan izin PIRT. Sama seperti Sertifikat PKP, berkas Hasil Uji Laboratorium Produk Makanan juga tidak perlu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan di daerah yang sama dengan Dinas Kesehatan yang nantinya akan diajukan perizinan PIRT-nya. Seperti kelompok Lili, kami juga melakukan pengujian sampel produk di Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

Hasil uji labLaporan Hasil Uji Laboratorium ‘PAPAYEK’

Demikian penjelasan lebih lanjut mengenai syarat pengajuan PIRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Untuk selebihnya akan saya bahas di artikel selanjutnya ya!

Keep reading!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s